Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti dari Fraksi PAN didampingi rekannya Alfiansyah Ujung duduk bersaama puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumut menggelar "Aksi Nasional Indonesia Cemas 2025" di depan gedung DPRD Sumut, Senin (28/7/2025).
MEDAN (Kilasberita): Anggota DPRD Sumut Alfahri Rangkuti dari Fraksi PAN duduk bersaama puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumut menggelar "Aksi Nasional Indonesia Cemas 2025" di depan gedung DPRD Sumut, Senin (28/7/2025).
Didampingi anggota dewan lainnya, Alfiansyah Ujung, Rudi dengan penuh tanggungjawab menyahuti sejumlah aspirasi, terkait 7 tuntutan yang harus segera direalisasikan pemerintah, demi terselenggaranya "Indonesia Emas 2045".
"Saya dan teman teman di komisi B sedang piket dan jadi tugas kami menemui adek adek mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi ke gedung dewan ini," kata Rudi, wakil rakyat Dapil Sumut 12 Binjai Langkat, ini.
Rudi yang juga dosen di UISU Medan ini berjanji akan menyalurkannya ke pemerintah pusat dan DPR RI di Jakarta, karena tuntutan tersebut sebagian besar berskala nasional.
Kedua anggota dewan ini duduk di aspal bersama mahasiswa dengan melakukan dialog dengan para mahasiswa, karena mereka tetap menuntut komitmen anggota dewan dalam menyikapi berbagai permasalahan bangsa saat ini.
Aliansi Mahasiswa Sumut menggelar aksi yang lakukan secara serentak seluruh Nasional, karena para mahasiswa sudah merasa cemas melihat kondisi bangsa saat ini, sebab sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak lagi berpihak ke rakyat," teriak para pengunjuk rasa dalam orasinya di depan gedung dewan.
Adapun tujuh tuntutan yang kami usung dalam aksi Nasional ini, yakni menolak Rancangan Undang-undang (RUU) KUHAP yang dinilai membuka ruang represi hukum serta melemahkan hak-hak dasar warga negara pada proses peradilan pidana, dan melemahkan keadilan dan HAM (Hak Azasi Manusia).
"Kami juga menolak pengaburan sejarah dalam narasi pendidikan nasional, termasuk lewat proyek penulisan ulang sejarah," tegas pengunjuk rasa sembari membacakan sejumlah tuntutan lainnya, yakni menuntut keterbukaan perjanjian bilateral dan kebijakan ekonomi strategis, termasuk transparansi kerja sama Amerika Serikat - Indonesia yang dinilai timpang dan merugikan rakyat.
Massa mahasiswa juga mengkritik kebijakan tambang dan energi, termasuk nikel, tembaga, dan batu bara, mendesak disahkan Perpu Perampasan Aset, menuntut pembatalan RUU Polri, menolak pembentukan batalyon baru di Aceh yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip sipil, hapuskan kekerasan seksual dan usut tuntas beras oplosan yang meresahkan masyarakat. (erniyati)
Komentar
Posting Komentar