MEDAN – Ketersediaan pangan, khususnya beras, di Provinsi Sumatera Utara berada dalam kondisi aman dan surplus sepanjang tahun 2025. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara mencatat produksi padi di daerah ini mencapai 3.343.913 ton gabah kering panen (GKP) atau setara dengan 2.129.404 ton beras selama periode Januari hingga November 2025.
Dari total produksi tersebut, kebutuhan konsumsi masyarakat Sumatera Utara tercatat sebesar 1.575.010 ton beras. Dengan demikian, provinsi ini berhasil membukukan surplus beras sebesar 554.394 ton, angka yang menunjukkan ketahanan pangan daerah berada pada level yang sangat baik.
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Yusfahri Perangin-angin, Senin (8/12/2025), menegaskan bahwa surplus beras tersebut menjadi indikator kuat stabilitas pasokan pangan, terutama menjelang akhir tahun dan periode hari besar keagamaan yang biasanya diikuti peningkatan konsumsi.
“Surplus ini menandakan ketersediaan beras di Sumatera Utara dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Stok beras relatif stabil dan tidak menunjukkan gejolak yang mengkhawatirkan,” ujar Yusfahri.
Ia menjelaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi produksi padi di berbagai sentra pertanian di Sumut. Sejumlah kabupaten menjadi tulang punggung produksi beras daerah, dengan kontribusi signifikan terhadap total produksi provinsi.
Kabupaten Serdang Bedagai tercatat sebagai daerah dengan produksi tertinggi, mencapai 392.725 ton GKP. Posisi berikutnya ditempati Deli Serdang dengan produksi 367.648 ton GKP, disusul Mandailing Natal sebesar 311.425 ton, Simalungun 307.079 ton, serta Tapanuli Utara yang menyumbang 212.266 ton GKP.
“Daerah-daerah ini merupakan lumbung padi Sumatera Utara yang terus kami dorong agar produktivitasnya tetap terjaga,” kata Yusfahri.
Dari sisi produktivitas, rata-rata hasil panen padi di Sumatera Utara berada pada kisaran 5,1 hingga 5,2 ton per hektare. Bahkan, pada lahan dengan sistem irigasi yang baik dan pengelolaan optimal, produktivitas dapat mencapai 7 hingga 8 ton per hektare. Sementara itu, konversi gabah ke beras berada pada kisaran 55–60 persen, atau sekitar 55–60 kilogram beras dari setiap 100 kilogram gabah.
Untuk menjaga keberlanjutan produksi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mengimplementasikan berbagai strategi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi intensifikasi pertanian menjadi fokus utama, antara lain melalui penggunaan benih unggul bersertifikat, perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pemupukan berimbang, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.
Selain intensifikasi, pemerintah juga menjalankan strategi ekstensifikasi dengan membuka dan mengoptimalkan lahan pertanian baru. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi tantangan ke depan, seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, serta alih fungsi lahan pertanian yang masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah.
Yusfahri menambahkan, pemerintah daerah bersama Perum Bulog terus melakukan pemantauan terhadap distribusi dan ketersediaan beras hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Pengawasan tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengendalikan harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
“Distribusi menjadi perhatian utama kami. Stok yang cukup harus diimbangi dengan distribusi yang lancar agar tidak terjadi disparitas harga antarwilayah,” ujarnya.
Di tengah dinamika perubahan iklim dan cuaca ekstrem, pola tanam berkelanjutan serta optimalisasi pemanfaatan lahan menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas produksi. Pemerintah juga terus mendorong petani agar menyesuaikan kalender tanam dengan kondisi iklim guna meminimalkan risiko gagal panen.
Dengan surplus beras yang cukup besar, Sumatera Utara tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan di dalam daerah, tetapi juga memiliki potensi untuk memasok beras ke provinsi lain. Kontribusi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
“Ke depan, kami optimistis Sumatera Utara tetap menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional, selama sinergi antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan terus terjaga,” pungkas Yusfahri. (erniyati)
Komentar
Posting Komentar