Dugaan Pengaturan Proyek Di Pemko Medan Disorot, Mahasiswa Minta Ketegasan Wali Kota dan Transparansi Kejari

MEDAN 

Dugaan praktik persekongkolan proyek dan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendapat sorotan dari sejumlah elemen mahasiswa. Mereka meminta Wali Kota Medan mengambil langkah tegas serta mendesak aparat penegak hukum untuk memastikan penanganan laporan berjalan transparan dan sesuai ketentuan hukum.

Wakil Bendahara Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara, Ridho, menyampaikan desakan agar Wali Kota Medan mengevaluasi oknum Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan berinisial RS, menyusul dugaan keterlibatan yang bersangkutan bersama seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berinisial AP dalam pengaturan proyek pengadaan.

“Jika dugaan ini terbukti benar, maka perlu ada sikap tegas dari pimpinan daerah demi menjaga prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar Ridho di Medan, Jumat (16/1/2026).

Ridho menilai posisi Kabag Umum sangat strategis dan berpotensi disalahgunakan apabila tidak diawasi secara ketat. Menurutnya, dugaan persekongkolan tersebut berpotensi merugikan keuangan daerah dan dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Ia juga meminta aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan secara objektif dan menyeluruh guna memastikan ada atau tidaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Bagian Umum Pemko Medan.

Menanggapi hal tersebut, sebelumnya pihak Kejari Medan melalui staf Intelijen ketika menerima aksi demo yang sama dari elemen mahasiswa dengan sorotan yang sama menyampaikan bahwa setiap laporan masyarakat yang masuk akan ditangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kejari Medan juga menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk saksi-saksi, apabila diperlukan dalam rangka pendalaman.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemko Medan, oknum pejabat berinisial RS, maupun oknum PPPK berinisial AP belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan yang disampaikan. Upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait masih terus dilakukan. (tim)