Belasan elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Kota Medan, Senin (2/3).
Medan – Belasan elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Kota Medan, Senin (2/3). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan praktik korupsi di lingkungan Sekretariat DPRD Sumut.
Dalam orasinya, massa menyatakan keprihatinan atas sejumlah kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024–2025 yang dinilai janggal dan perlu diaudit secara menyeluruh. Mereka menilai transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran harus ditegakkan agar tidak merugikan keuangan daerah.
KAMAK mengungkapkan beberapa item kegiatan yang diduga bermasalah, antara lain:
Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD Sumut sebesar Rp 1.239.100.000,-
Pengadaan Laptop 110 unit sebesar Rp 2.033.570.000,-
Belanja Modal Mebel sebesar Rp 1.919.970.000,-
Pengadaan Meja Rapat Lipat 200 unit sebesar Rp 1.400.000.000,-
Pengadaan Apple iPad dan Laptop kebutuhan perencanaan/penganggaran (7 unit) sebesar Rp 194.522.900,-
Rehabilitasi Kamar Mandi Gedung Paripurna sebesar Rp 137.770.000,-
Pemeliharaan AC sebesar Rp 702.000.000,-
Sewa Billboard 20 titik sebesar Rp 700.000.000,-
Belanja Pemeliharaan Lift, Elevator, dan Excavator masing-masing:
Rp 117.000.000,-
Rp 287.000.000,-
Rp 156.000.000,-
Pos anggaran perjalanan dinas yang juga diminta untuk ditelusuri lebih lanjut.
Koordinator Lapangan, Muhammad Rafli Utomo, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat agar dugaan penyalahgunaan anggaran daerah dapat diusut secara transparan.
Menurutnya, berbagai kegiatan yang bersumber dari APBD diduga menyimpan kejanggalan, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan.
“Ada sejumlah item pekerjaan dan pengadaan yang patut diduga bermasalah. Kami meminta agar dilakukan audit menyeluruh dan proses hukum yang adil tanpa tebang pilih,” ujarnya.
Koordinator Aksi, Aziz Sibarani, menegaskan bahwa gerakan mereka murni untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih. “Kami ingin memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan disalahgunakan,” katanya.
Dalam tuntutannya, KAMAK meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait di Sekretariat DPRD Sumut serta menelusuri seluruh proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang disebutkan. (tim)
Selain itu, massa juga mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekretariat DPRD Sumut dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Setelah menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan, massa membubarkan diri sambil berharap proses penegakan hukum berjalan transparan dan profesional.
Komentar
Posting Komentar