LSM Tritura Dukung Langkah Tegas Disperindag ESDM Sumut Tertibkan Tambang Ilegal dan Kawal Program Bobby Nasution

MEDAN – Ketua LSM Tritura, Idris Johansyah, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Provinsi Sumatera Utara dalam mengawal program strategis Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution. Dukungan dari elemen masyarakat sipil ini berfokus pada komitmen pembersihan mafia tambang ilegal dan pengawasan stabilitas komoditas di lapangan.

"Kami dari LSM Tritura mendukung penuh ketegasan Kadisperindag ESDM Sumut dan jajarannya. Penertiban galian C ilegal ini tidak hanya menyelamatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) miliaran rupiah yang selama ini bocor, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan warga sekitar tambang," tegas Idris Johansyah saat memberikan keterangan di Medan.

Kepala Disperindag ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, S.STP, M.SP, mengapresiasi dukungan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha pertambangan di Sumut wajib mengantongi izin resmi sebelum beroperasi. Langkah operasional ini dioptimalkan demi mendongkrak PAD dari sektor pajak opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang potensinya diestimasi mencapai lebih dari Rp5 miliar per tahun.

"Kami bergerak cepat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik galian C ilegal, seperti di Labuhanbatu Utara dan Deliserdang," ujar Dedi Jaminsyah. Ia menambahkan, pengawasan ketat juga akan diperluas ke wilayah Karo, Toba, hingga Mandailing Natal.

Untuk memperkuat penindakan hukum di lapangan, Disperindag ESDM Sumut saat ini sedang mematangkan draf Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Sumut dan pihak Kejaksaan. Selain penegakan hukum, dinas juga mewajibkan para pengusaha tambang melakukan reklamasi terencana pada lahan eks-tambang agar menjadi kawasan hijau produktif bagi masyarakat.

Di sektor perdagangan, Disperindag ESDM Sumut bersama Satgas Pangan terus mengintensifkan pemantauan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional Kota Medan. Pihak dinas juga aktif mendampingi Gubernur melakukan koordinasi dengan PLN guna mengantisipasi gangguan pasokan listrik yang berdampak pada sektor industri dan masyarakat.

Langkah preventif juga diperketat di sektor hilir perdagangan melalui kolaborasi bersama dinas kabupaten/kota untuk memastikan ketersediaan kuota gas LPG 3 kilogram bersubsidi tetap sasaran. Pengawasan ini diperluas guna mencegah aksi penimbunan oleh oknum pangkalan nakal yang kerap memicu kelangkaan di tengah tingginya konsumsi rumah tangga jelang hari besar keagamaan.

Di samping itu, Dedi Jaminsyah menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan program digitalisasi pasar rakyat untuk mempermudah pemantauan harga barang kebutuhan pokok secara real-time. Sistem informasi terpadu ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi yang panjang, sehingga lonjakan harga akibat spekulasi pasar dapat diredam lebih dini sebelum berdampak pada inflasi daerah.

Pada sektor industri kecil dan menengah (IKM), Disperindag ESDM Sumut secara masif memfasilitasi sertifikasi halal gratis serta pengurusan izin edar bagi para perajin lokal di wilayah Medan dan sekitarnya. Program pembinaan ini diselaraskan dengan instruksi Gubernur untuk mendorong produk lokal menembus pasar ritel modern dan meningkatkan daya saing ekonomi kreatif berbasis kemasyarakatan.

Sebagai penutup, instansi ini juga berfokus pada transisi energi bersih dengan mulai menjajaki potensi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) pada sektor industri manufaktur berskala besar. Melalui implementasi regulasi hijau yang ramah lingkungan, Pemprov Sumut optimistis dapat menarik lebih banyak investor asing yang peduli pada isu keberlanjutan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi generasi muda.