KilasBerita.com MEDAN – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (APMI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Selasa (6/10/2026). Massa mendesak pengusutan tuntas atas dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta mark-up dalam pengelolaan anggaran pengadaan bibit di UPTD KPH Wilayah VIII Kotanopan, Mandailing Natal.
Koordinator Aksi, Abdul Razak , dalam orasinya membeberkan adanya indikasi penyimpangan pada empat paket pengadaan bibit tahun anggaran 2024-2026 dengan total nilai mencapai Rp 2.949.109.455 . APMI mengendus disinyalir adanya pemufakatan jahat antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan penyedia jasa.
"Kami menduga metode E-Purchasing hanya formalitas karena penyedia jasa diduga sudah dikondisikan sejak awal. Ada indikasi kuat mark-up harga dan spesifikasi yang tidak sesuai RAB demi mengejar fee proyek," tegas Razak .
Adapun rincian empat paket pekerjaan yang disorot APMI meliputi:
1. TA 2026 – Belanja Bibit Penghijauan Masyarakat: *Rp 1.359.082.000
2. TA 2025 – Belanja Bibit Penghijauan Luar Kawasan Hutan (DBH-DR): Rp 379.415.000
3. TA 2024 – Belanja Bahan/Bibit Tanaman: Rp 725.862.455
4. TA 2024 – Pengadaan Bibit Produktif Desa (SILPA): Rp 485.750.000
Selain tuntutan hukum, APMI juga meminta Gubernur Sumatera Utara memberikan atensi khusus kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut untuk segera mencopot Kepala KPH Wilayah VIII Kotanopan. Jabatan tersebut dinilai gagal menjalankan tata kelola kegiatan secara transparan dan diduga hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan Kejati Sumut, Monang Sihotang dari bagian Intelijen, menyatakan bahwa laporan resmi dari APMI telah diterima dan sedang dalam proses.
"Laporan yang adik-adik masukkan sudah kami proses dan tinggal menunggu arahan dari pimpinan. Kami meminta adik-adik bersabar, kami siap memproses seluruh laporan ini," ujar Monang di hadapan massa.
Aksi berakhir dengan tertib, namun APMI menegaskan akan kembali melakukan aksi serupa pekan depan untuk mengawal kasus ini hingga ke meja hijau. "Kami tidak akan tinggal diam sampai dugaan korupsi di Kotanopan ini tuntas," tutup Razak. (Red/a1)
Komentar
Posting Komentar