Lubuk Pakam, Sabtu, 18 Juli 2026 – (Media Kilasberita.com) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Berbagai isu mulai dari infrastruktur, layanan air bersih, validasi data bantuan sosial, administrasi kependudukan, hingga perpajakan menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Pakam.
Rapat yang digelar di Aula PKK Kecamatan Lubuk Pakam tersebut dipimpin langsung Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, didampingi Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, SS, serta dihadiri unsur Forkopimcam, kepala desa, lurah, kepala dusun, kepala sekolah, kepala UPT, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa rapat koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap tanggal 17 setiap bulan tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan harus mampu menghasilkan solusi nyata atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Rapat koordinasi ini jangan hanya menjadi rutinitas. Setiap persoalan yang muncul harus segera diselesaikan. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang cepat dan tepat," tegas Bupati.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penanganan titik-titik rawan banjir yang dilaporkan pemerintah desa. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bupati meminta perangkat daerah mempercepat pelaksanaan Program Aksi Cepat Infrastruktur (ACI), terutama pada perbaikan drainase, jalan, dan infrastruktur pendukung lainnya agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Selain infrastruktur, peningkatan layanan air bersih juga menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Saat ini pemerintah tengah membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) di kawasan belakang Grha Bhinneka Perkasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Lubuk Pakam.
Tidak hanya itu, Pemkab Deli Serdang juga merencanakan pembangunan IPA baru di Desa Bakaran Batu melalui alokasi anggaran pada Perubahan APBD sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan air bersih.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meminta seluruh lurah dan kepala desa mempercepat proses verifikasi dan validasi data masyarakat bersama Tim Pendamping Keluarga (TPK), khususnya bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 agar berbagai program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Menurut Bupati, hasil pendataan sementara masih menunjukkan adanya sejumlah warga yang tidak lagi diketahui keberadaannya sehingga perlu dipastikan apakah telah berpindah domisili atau terdapat kondisi lain yang menyebabkan data tersebut tidak valid.
"Saya meminta lurah dan kepala desa membantu Tim Pendamping Keluarga memastikan keberadaan warga tersebut agar pendataan menjadi akurat. Jika masih terdapat bantuan yang melekat pada keluarga tersebut, tindak lanjutnya dapat segera diputuskan," ujarnya.
Selain membahas persoalan bantuan sosial, rapat koordinasi juga menginventarisasi berbagai kendala administrasi kependudukan dan administrasi perpajakan yang dihadapi masyarakat. Seluruh permasalahan tersebut diminta segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
Mengakhiri arahannya, Bupati kembali mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar membangun budaya kerja yang cepat, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
"Sampaikan solusi dari masalah yang disampaikan kepada masyarakat. Jangan menunggu persoalan menjadi besar. Kalau bisa diselesaikan hari ini, selesaikan hari ini," pungkasnya.
Komentar
Posting Komentar