MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menginstruksikan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk menyusun skala prioritas kebutuhan infrastruktur dan fasilitas pendukung bagi nelayan di wilayah pesisir Kepulauan Nias.
Instruksi tersebut bertujuan memastikan program pembangunan yang disiapkan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan.
Langkah ini merupakan bagian dari persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang direncanakan di kawasan Telukdalam dan Pulau Telo, Kabupaten Nias Selatan.
Bobby menegaskan, pembangunan kawasan nelayan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan pendukung aktivitas perikanan agar nelayan dapat meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil tangkapannya.
Karena itu, DKP Sumut diminta melakukan pendataan secara terperinci mengenai kebutuhan nelayan, mulai dari alat tangkap, fasilitas penyimpanan ikan (cold storage), ketersediaan pabrik es, hingga sarana pendukung berupa listrik dan air bersih.
Selain infrastruktur dasar, akses pemasaran hasil perikanan juga menjadi perhatian. Pemerintah perlu menyiapkan sistem distribusi dan pemasaran yang lebih baik sehingga hasil tangkapan nelayan Nias Selatan dapat terserap pasar dengan harga yang kompetitif.
Menurut Bobby, pemetaan kebutuhan tersebut penting agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Infrastruktur, fasilitas produksi, dan akses pasar harus dirancang sebagai satu kesatuan yang saling mendukung.
Sinergi antara Pemprov Sumut dan Pemkab Nias Selatan juga diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan yang selama ini dihadapi nelayan, termasuk keterbatasan sarana penangkapan ikan, penyimpanan hasil laut, serta akses terhadap kebutuhan dasar di kawasan pesisir.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Sumut ingin memastikan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih tidak sekadar menghasilkan penataan kawasan permukiman, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
DKP Sumut diharapkan segera merampungkan penyusunan skala prioritas agar kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dalam perencanaan program. Dengan demikian, pembangunan fisik dan penyediaan fasilitas penunjang dapat berjalan seiring.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap program ini menjadi salah satu upaya memperkuat sektor perikanan, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, serta mendorong Nias Selatan menjadi kawasan ekonomi kelautan yang lebih berkembang. (tim)
Komentar
Posting Komentar