Anggota DPRD Kota Medan, Renville Pandapotan Napitupulu, menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Sabtu (7/11/2026).
MEDAN (Kilasberita): Anggota DPRD Kota Medan, Renville Pandapotan Napitupulu, meminta masyarakat memahami hak-haknya terkait program penanggulangan kemiskinan. Hal itu disampaikannya saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Sabtu (7/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Renville mengatakan Perda Nomor 5 Tahun 2015 menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan secara terencana, terukur, dan tepat sasaran.
Menurut politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga harus dilakukan dengan memperbaiki akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan sosial masyarakat.
Ia menjelaskan, pemerintah memiliki kewajiban melakukan pendataan warga miskin secara akurat agar seluruh program bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Kemiskinan bukan takdir yang harus diterima begitu saja. Ini persoalan struktural yang harus kita atasi bersama. Masyarakat perlu mengetahui hak-haknya, termasuk akses terhadap bantuan sosial, BPJS, KIP, dan program pemberdayaan usaha," ujar Renville.
Ia juga meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan ketidaktepatan pendataan warga miskin maupun penyaluran bantuan sosial di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, persoalan kemiskinan harus ditangani secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga perlu mendorong masyarakat agar memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan usaha produktif.
Renville menambahkan, keterbukaan informasi mengenai program bantuan pemerintah sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui persyaratan, prosedur pengajuan, serta mekanisme pengaduan apabila mengalami kendala. Dengan demikian, tidak ada warga yang kehilangan kesempatan memperoleh haknya hanya karena kurangnya informasi.
Renville menegaskan, DPRD Kota Medan memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tersebut, termasuk memastikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menjalankan program penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan.
"Saya sebagai anggota DPRD siap mengawal pelaksanaan Perda ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya. ( tim)
Dalam sosialisasi yang dihadiri puluhan warga tersebut, peserta juga diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, keluhan, dan aspirasi terkait persoalan ekonomi serta akses bantuan pemerintah.
Melalui kegiatan tersebut, Renville berharap masyarakat semakin memahami mekanisme dan hak-haknya dalam memperoleh program penanggulangan kemiskinan, sehingga pelaksanaannya di Kota Medan dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan berkeadilan. (Tim)
Komentar
Posting Komentar