Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan skema pembiayaan baru di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menggandeng sektor swasta dan perbankan. Langkah strategis ini diambil guna mempercepat pembangunan infrastruktur bagi para nelayan di Kabupaten Nias Selatan.
Upaya pencarian sumber pendanaan alternatif ini dilakukan karena anggaran daerah yang tersedia saat ini dinilai belum mencukupi. Usulan tambahan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut sebesar Rp229 miliard dilaporkan belum mampu menutupi seluruh total kebutuhan pembangunan infrastruktur perikanan di wilayah kepulauan tersebut.
Melalui kolaborasi dengan pihak swasta dan perbankan, Pemprov Sumut berharap modernisasi fasilitas perikanan serta kesejahteraan nelayan di Nias Selatan dapat segera terwujud tanpa membebani kapasitas fiskal daerah.
Menanggapi kebijakan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, Sabar Jaya Telaumbanua, menyatakan komitmen penuhnya untuk mengawal implementasi skema pembiayaan non-APBD ini. Ia menegaskan bahwa inovasi pendanaan merupakan solusi mutlak di tengah keterbatasan anggaran fiskal daerah yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah laut Sumut.
Sabar Jaya menjelaskan bahwa kondisi riil di lapangan, khususnya di Nias Selatan, memerlukan intervensi mendesak. Menurut data dinas, sebagian besar dari sekitar 7.116 nelayan di wilayah Teluk bahkan masih melaut menggunakan sampan dayung akibat minimnya alat tangkap modern dan fasilitas pendukung.
Oleh karena itu, DKP Sumut akan bergerak cepat mematangkan data potensi dan rincian program bantuan sebelum investasi dikucurkan. Pihaknya ingin memastikan bahwa setiap kerja sama yang terbangun dengan sektor swasta dan perbankan menyasar infrastruktur krusial, seperti ketersediaan kapal modern, pabrik es, hingga akses pasar yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat pesisir Nias.
Lebih lanjut, Sabar Jaya menekankan pentingnya konsep integrasi di mana pembangunan fisik infrastruktur harus berjalan selaras dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) nelayan. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut berencana menyisipkan program pelatihan manajemen usaha bagi kelompok nelayan agar mereka mampu mengelola fasilitas bantuan secara berkelanjutan.
Ia optimis bahwa dengan masuknya pendanaan swasta, akselerasi ekonomi biru di wilayah kepulauan akan tercipta lebih cepat. "Tujuan akhir kita bukan sekadar membangun pelabuhan atau membagikan alat tangkap, melainkan memastikan nelayan Nias Selatan benar-benar mendapatkan manfaat ekonomi yang berkesinambungan dan mandiri secara finansial," pungkasnya. (Tim)
Komentar
Posting Komentar